0 Komentar 105 pembaca

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang mulai mengambil langkah konkret untuk menata ulang cara kerja birokrasi agar lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui kebijakan Work From Home (WFH) secara selektif hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas, arah perubahan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

Dalam apel pagi di Kantor Bupati Karawang, Senin (6/4/2026), Aep menyampaikan bahwa tantangan pemerintahan saat ini tidak bisa lagi dihadapi secara individual. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dalam tubuh aparatur sipil negara (ASN).

“Suka tidak suka, kita dituntut untuk bekerja bersama-sama. Kita bukan Superman, kita adalah Superteam,” ujarnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga menyangkut perubahan sikap dan pola pikir ASN. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, dinilai mampu membawa dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Pemkab Karawang menerapkan WFH secara selektif, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Di saat yang sama, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) juga ditekan sebagai bentuk penghematan anggaran sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Langkah tersebut diperkuat dengan keteladanan dari pimpinan daerah. Bupati menggunakan mobil listrik, Wakil Bupati memilih naik transportasi umum seperti kereta, sementara Sekretaris Daerah menggunakan sepeda motor. ASN pun didorong menggunakan sepeda jika jarak tempuh memungkinkan.

Upaya ini bukan sekadar simbolik. Pemerintah daerah juga memperketat struktur belanja dengan menjaga porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total anggaran. Kebijakan tersebut diharapkan membuka ruang lebih besar bagi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Memasuki Triwulan II tahun anggaran 2026, seluruh perangkat daerah diminta segera mengeksekusi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Aep menegaskan, perubahan zaman menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam bekerja.

“Pasti akan ada komentar baik dan buruk, namun yang utama adalah komitmen ASN untuk berubah demi kebaikan daerah,” katanya.

Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran terbaru yang wajib dipatuhi seluruh jajaran Pemkab Karawang. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap tercipta tata kelola yang lebih sederhana, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.***Red Emn

• Social Media: