0 Komentar 116 pembaca

SUMEDANG – Dony Ahmad Munir melantik empat Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung Negara, Rabu (25/2/2026). Pelantikan tersebut meliputi Kepala Desa Cibugel, Lebaksiuh (Jatigede), Cipelang (Ujungjaya), dan Cieunteung (Darmaraja).

Pergantian dilakukan menyusul adanya kepala desa yang meninggal dunia dan mengundurkan diri, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Dony menegaskan bahwa pelantikan bukanlah seremoni semata, melainkan titik awal pengabdian kepada masyarakat.

“Ini bukan sebatas pelantikan. Ini adalah awal dari pelaksanaan amanah yang sangat besar. Titik tolak untuk melakukan perubahan dan perbaikan di desa masing-masing,” ujar Dony.

Ia mengingatkan, jabatan kepala desa merupakan titipan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan.

“Setiap amanah jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu ada sumpah jabatan. Itu bukan formalitas, tetapi ikrar di hadapan masyarakat dan Allah yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual,” katanya.

Menurutnya, sumpah yang diucapkan hendaknya memberikan efek psikologis bagi para kepala desa yang baru dilantik, agar senantiasa berhati-hati dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

Lebih jauh, Dony berpesan agar para kepala desa bekerja dengan hati dan penuh empati. Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

“Bekerjalah dengan hati. Layani rakyat dengan penuh empati, rasakan apa yang diinginkan masyarakat. Bangun desa dengan integritas. Administrasi harus dipenuhi, kualitas dijaga, sehingga masyarakat merasakan langsung hasil pembangunan,” tuturnya.

Dony juga menekankan pentingnya peran desa sebagai akar kekuatan bangsa. Menurutnya, jika desa kuat, maka struktur pemerintahan di atasnya pun akan kokoh.

“Desa adalah akar. Kalau akarnya kuat, kecamatan kuat, kabupaten kuat, provinsi kuat, negara pun kuat. Kepala desa adalah yang paling dekat dengan rakyat, paling tahu denyut nadi masyarakat,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan agar setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBDes benar-benar berdampak pada penyelesaian persoalan masyarakat.

“Pola pikir kepala desa harus berangkat dari masalah. Pahami masalah, lalu hadirkan program yang berdampak. Jangan membuat kebijakan APBDes yang tidak menyelesaikan persoalan. Kebijakan harus bermakna, bermanfaat, dan berdampak,” tegasnya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Sumedang, sekaligus mempercepat pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.***Cece Ruhiyat

• Social Media: