0 Komentar 125 pembaca

CIKARANG PUSAT -Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa penanganan banjir tahunan di Kabupaten Bekasi tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, solusi yang diambil harus konkret, menyeluruh, dan menyentuh akar persoalan, tidak semata bertumpu pada pembangunan infrastruktur.

Asep menyebut, pengembalian fungsi lahan dan penataan lingkungan menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian banjir. Maraknya bangunan liar, aset yang menjorok ke badan sungai, hingga penyempitan saluran air selama ini telah menghambat aliran air dan memperparah genangan saat musim hujan.

“Ketika kami meninjau kawasan sekitar RSUD, ditemukan bangunan warung yang menghalangi aliran air. Bangunan itu kami tertibkan, namun pemerintah tetap hadir dengan memfasilitasi para pedagang agar bisa berusaha di lokasi yang tidak mengganggu fungsi drainase,” ujar Asep.

Penertiban serupa, lanjut dia, juga dilakukan terhadap jembatan sempit, bangunan liar, serta aset yang berdiri terlalu dekat dengan sungai. Selain itu, persoalan sampah turut menjadi perhatian serius karena penumpukan sampah kerap memperburuk kondisi banjir.

“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir,” tegasnya.

Dalam penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama terkait pengelolaan sungai, penguatan tanggul, serta kebijakan tata ruang wilayah.

Asep pun menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam mengendalikan alih fungsi lahan, termasuk kebijakan moratorium perizinan perumahan di kawasan rawan banjir.

“Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak daerah yang dulunya merupakan kawasan resapan air kini berubah menjadi perumahan. Airnya akhirnya mengalir ke wilayah permukiman. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” katanya.

Ke depan, Pemkab Bekasi akan memfokuskan kebijakan pada pengendalian tata ruang, penertiban bangunan liar, serta penerapan inovasi teknis seperti sodetan dan normalisasi sungai, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Ini memang dampak dari perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat,” pungkas Asep.***Samsudin

• Social Media: