0 Komentar 160 pembaca

Bandung -Lereng Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab, kawasan penyangga kehidupan bagi ribuan warga di Kabupaten Kuningan itu tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kian kompleks, terutama terkait tata kelola air. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.

Keseriusan KDM tidak berhenti pada laporan di atas meja. Dalam beberapa waktu terakhir, ia tercatat dua kali turun langsung ke Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Di sana, KDM menyusuri wilayah lereng, melihat kondisi alam yang kian tertekan, sekaligus mendengar langsung keluhan masyarakat yang hidup bergantung pada mata air Gunung Ciremai.

Langkah konkret itu berlanjut di tingkat kebijakan. Pada Selasa (20/1/2026), KDM memimpin rapat koordinasi khusus di Gedung Pakuan, Bandung. Rapat tersebut dihadiri Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar beserta jajaran perangkat daerah, sebagai upaya menyatukan langkah dalam menyelesaikan persoalan yang telah lama dirasakan warga.

Bupati Dian menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai permasalahan di lapangan, khususnya praktik pemanfaatan air yang belum sepenuhnya tertib. Di kawasan lereng Gunung Ciremai, masih ditemukan penggunaan air secara ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial sekaligus ancaman terhadap kelestarian hutan.

“Rapat ini membahas tata kelola air yang saat ini menjadi perhatian publik. Mulai dari persoalan legal dan ilegal, penghitungan debit air, hingga dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dian.

Menurutnya, air bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga sumber kehidupan. Ketika pengelolaannya tidak adil dan tidak taat aturan, yang terjadi bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga keresahan sosial di tingkat akar rumput.

Dalam rapat tersebut, KDM menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan membiarkan pelanggaran aturan terus berlangsung. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus pendekatan humanis agar masyarakat tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang merusak alam.

“Kita tidak ingin keluhan warga terus berlarut-larut. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada konflik sosial, tetapi juga pada kerusakan hutan yang akan merugikan generasi mendatang,” tegas KDM.

Bagi KDM, menjaga Gunung Ciremai berarti menjaga masa depan Jawa Barat. Lereng yang hijau, mata air yang terjaga, dan tata kelola yang adil menjadi kunci agar alam tetap lestari dan masyarakat dapat hidup dengan tenang. Pemerintah, kata dia, harus hadir bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam.***Ayi.

• Social Media: